wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon menyampaikan indonesia mesti tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, karena ingin menciderai hubungan indonesia melalui inggris.
pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye papua merdeka, ujar fadli zon dalam jakarta, sabtu, selama keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm dalam oxford.
menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini detail mencederai hubungan inggris dan selama ini terjalin bagus melalui indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris di keuntungan ini mesti ditolak melalui tegas, ujar dia.
ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka dan punya riwayat separatisme panjang melalui irlandia utara juga skotlandia. begitupun ikut serta di konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tidak pernah ikut campur soal inggris, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Solusi Terapi Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Pengobatan Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
fadli juga mengingatkan, dalam masa 2012, inggris mempunyai jejak kolonialisme dan lama. suatu pendidikan menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah inggris. demikian pula keterlibatan di invasi irak 10 tahun lalu. jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, tutur dia.
menurut dia, sikap pemerintah indonesia harus tegas tolak campur tangan kepada wilayah ri. kehormatan dan kedaulatan ri mesti ditegakkan.
padahal, ia mengatakan, inggris dengan british petroleum sudah memperoleh konsesi ladang gas tangguh di papua serta sederat konsesi tambang lain.
walau presiden sby menerima gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti harus lembek. ada ketika dimana kita berkompromi, ada saat mesti tegas, tutur dia.
ia menyampaikan pemerintah inggris memang masih mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm dalam oxford, merupakan sikap dualisme yang harus ditentang. pemerintah tidak bisa permisif serta defensif. mesti ada diplomasi ofensif supaya kepentingan nasional dapat diamankan.