badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn menggarap sejumlah terobosan serta seluruh web supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan website dan diselenggarakan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan agar kepentingan publik.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian juga keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada penduduk dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan umum berdasarkan uu no 2/2012 mempunyai empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditetapkan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diinginkan tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.
selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian juga siap menggarap pengukuran tanah ulayat warga hukum adat dalam papua manakala telah detail penduduk hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya dalam rapat itu mengemuka sejumlah kendala mengenai pelaksanaan mp3ei dan salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat di papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana di dalamnya, diantara lain membuat tentang reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. disamping tersebut, bpn ri juga menggarap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi serta harmonisasi tersebut dimaksudkan supaya ke depan, tidak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. agar tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman maka hak-hak atas tanah dapat lebih terjaga, sehingga bisa membawa faedah dan lebih sulit kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, pada sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa serta harus disadari pada orang kecil, katanya.
oleh sebab itu, hendarman menyatakan, bpn ingin terus menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) serta program one day service.